Perempuan dalam Pemikiran Hak Asasi Manusia

Secara historis[1], asal mula Hak Asasi Manusia itu dari Eropa Barat, khususnya Inggris, ditandai dengan lahirnya Magna Charta pada Tahun 1215, dalam Magna Charta tercantum hak-hak para bangsawan yang harus dihormati raja Inggris, bahwa raja tidak boleh sewenang-wenang, dan untuk tindakan tertentu harus memohon persetujuan para bangsawan.[2]

Perkembangan berikutnya adanya Revolusi Amerika pada Tahun 1776 dan Revolusi Prancis Tahun 1789, Revolusi Amerika melahirkan The Virginia Bill or rights, “ bahwa setiap manusia berhak untuk menikmati hidup, kebebasan, dan mengupayakan kebahagiaan (life, leberty, the pursuit of happiness)”, pada Tahun 1789 meletus revolusi prancis. Istilah yang dipakai pada dokumen Prancis adalah droit I”home, yang berarti hak manusia yang dalam bahasa Inggris disebut human Rights (hak-hak manusia). [3]

Dalam Mazhab hukum Alam, konsepsi dasar hak Hak Asasi Manusia hanya meliputi: The right to life, the right to liberty dan the right to preperty. Perkembangan selanjutnya, konsepsi tersebut terus mengalami perubahan oleh Franklin D. Roosevelt memformulasikan kepada empat macam: yaitu Hak Asasi Manusia( the for freedom); yaitu freedom of speech, freedom of relegion, freedom fear dan freedom from want;[4]

Bahwa tiap-tiap bangsa memiliki kebebasan untuk menentukan pemerintahannya, akan tetapi hak itu ditempatkan atas kewajiban yang memerintah untuk menepati janjinya begitu kata Grotius.[5] Grotius dalam hal ini tidak mementingkan hak rakyat, jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan rakyat tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menunggu insaf pemegang kekuasaan tersebut. Sedangkan menurut Hobbes[6]itulah dasar yang mendorong terbentuk suatu perjanjian masyarakat dimana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa.

Teori Hobbes kemudian dibantah oleh Jonh Locke[7], bahwa tidak setiap hak diserahkan kepada Negara hanyalah hak–hak yang berkaitan dengan perjajian Negara, sedangkan hak lainnya seperti hak individu tetap pada diri masing-masing warga Negara. Lebih lanjut mengatakan: “…karena dalam persetujuan individu-idividu pada instansi yang pertama tersebut, pada dasarnya dibentuk menurut suatu suara minoritas, karena manusia memiliki hak-hak yang tidak dapat dilepaskan, yaitu hak hidup, hak kebebasan dan hak-hak milik, maka tugas Negara dalam kontek ini adalah memberi perlindungan kepada hak-hak individu tadi…[8]

Darji Darmodiharjo , dalam Filsafat Hukum mengatakan :

bahwa dalam suatu Negara hukum yang dinamis, Negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diaturlah masalah fungsi Negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia. Bagaimanapun juga, Negara di satu pihak melindungi hak-hak asasi, sedangkan dipihak lain, menyelenggarakan kepentingan umum.

Perkembangan terhadap perspektif akan Hak Asasi Manusia, dapat di bagi dalam empat kelompok yaitu [9]:

1. Hak asasi Negatif atau liberal.

Hak Asasi ini di pelopori oleh kaum pejuang Leberalisme pada hakikatnya untuk melindungi manusia dari campur tangan Negara dan kekuatan sosial lainnya. Hak Asasi ini di dasarkan akan kebebasan individu untuk mengurus diri sendiri. Dan karena keutuhan manusia dalam kedaulatan dirinya merupakan dasar dari pada hak-hak negatif ini tetap merupakan inti hak-Hak Asasi Manusia.

2. Hak – hak asasi Aktif atau Demokratis

Hak – hak asasi aktif atau demokratis diperjuangkan oleh kaum liberal atau republikan. Hak ini diyakini bahwa pemerintahan tertinggi ada ditangan rakyat. Disebut hak aktif karena merupakan hak atas suatu aktifitas manusia.

3. Hak-hak asasi positif

Hak asasi positif adalah dikehendaki partisipasi Negara dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum, disini termasuk hak di persamakan di depan hukum, dan hak terjaminnya keadilan. Paham hak asasi positif beranggapan bahwa Negara bukan bertujuan pada dirinya sendiri, melainkan lembaga yang diciptakan dan dipelihara oleh masyarakat untuk memberi pelayanan tertentu kepada masyarakat.

4. Hak- Hak Asasi Sosial

Hak Asasi Sosial mencerminkan suatu kesadaran dimana setiap masyarakat berhak atas bagian yang adil dan wajar dari hasil nilai ekonomis yang diciptakan oleh masyarakat melalui sistem-sistem pembagian kerja sosial. Ada dua pandangan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Ham :

Pandangan pertama: Yang harus bertanggung jawab adalah Negara, karena Negara dibentuk sebagai wadah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Begitu pula terhadap perlindungan HAM adalah Negara. Negara berkewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan normal. Jika Negara tidak mampu melindungi warga Negara maka Negara tersebut akan kehilangan legitimasi rakyatnya.

Pandangan kedua: tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan tidak semata-mata kewijiban Negara tetapi juga kepada individu warga Negara. Dengan kata lain Negara serta warga Negara sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan dan perlindungan Ham [10]

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 8 menyebutkan:” Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”.

Todung Mulya Lubis menyebutkan ada empat teori HAM Yaitu:

1. Hak-hak alami (natural rights), berpandangan bahwa Ham adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (human rights that belong to all human beings at all times and in all places by virtue of being born as human being);

2. teori positivis (positivist theory), yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang real, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (rights, then should be created and granted by conititution, laws and contracs) pandangan ini secara nyata berasal dari ungkapan Betham yang mengatakan, rights is a child of law, from real laws come real rights, but from imaginary law, laws of nature, come imaginary rights. Natural rights is simple nonsense, natural and impresicible rights rhetorical nonsense upon until;

3. Teori relativis cultural (cultural relativist theory), teori ini adalah salah satu bentuk anti tesis dari teori hak-hak alami (natural rights). Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi cultural terhadap dimensi cultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme (cultural imperialisme). Yang ditekankan dalam teori ini bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan ( different ways of being human), penganut teori ini mengatakan :that rights belonging to all human being at all times in all place would be the rights of desocialized and deculturizwed being,

4. Doktrin Marxis (Marxist doctrine and human rights) Teori marxis menolak teori hak-hak alami karena Negara atau kolektifitas adalah sumber galian seluruh hak (respositiory of all rights)[11]

Pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 (6) adalah :

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau dengan kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang maupun kelompok orang yang dijamin dalam undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam hal pelanggaran HAM Negara adalah pelanggaran HAM secara langsung maupun tidak langsung:

a. Negara sebagai pelaku pelanggaran HAM secara langsung apabila Negara melalui institusi tertentu melakukan tindakan atau membantu dan melaksanakan kebijakan tertentu yang menyerang, membatasi dan menghilangan hak-hak warga Negara. (by commission)

b. Negara sebagai pelaku pelanggaran HAM secara tidak langsung apabila negara tidak melakukan upaya-upaya untuk memenuhi hak-hak warga negara ataupun upaya untuk mencegah seseorang atau kelompok orang melakukan tindak kekerasan terhadap individu atau kelompok individu lainnya sehingga tidak dapat menikmati hak dan kebebasannya dasarnya (by commsion).[12]

Dalam Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah kekerasan, Pasal 11 menyebutkan bahwa ”Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”

Pasal 12 berbunyi :

1. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimasud dalam pasal 11, Pemerintah:

a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tanga.

b. Menyelenggarkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga

c. Menyelenggaran advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.

d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditas pelayanan yang sensitif gender.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri.

3. Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Pasal 13 :

Untuk peyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

a. Penyediaan ruang pelayan khusus di kantor kepolisian;

b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani

c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan

d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Pasal 15 menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajb melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana

b. Memberikan perlindungan kepada korban

c. Memberian pertolongan darurat; dan

d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa teori yang terkait dengan perlindungan hukum dan Pemerintah dan masyarakat berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia, Indonesia sebagai Negara hukum harus ikut serta dalam memberi jaminan perlindungan terhadap hak-Hak Asasi Manusia dengan upaya membuat instrument-instrument peraturan yang terkait dengan HAM yang memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang harus dijamin oleh Negara.


[1] Hutauruk,”Tentang dan sekitar Hak Asasi Manusia dan Warga Negara”, Jakarta, 1982, hal. 9-18

[2] Darji Darmodiharjo, at al, Op. Cit, . hal. 169.

[3] I b i d., hal. 169

[4] Miriam Budiarjo, “Dasar-dasar Ilmu Politik”, Gramedia, Jakarta, hal. 120-121

[5] Bambang Sunggono, at.al, Op.Cit. , hal. 75

[6] I b i d., hal. 75

[7] Loc. Cit.

[8] I b i d. , hal. 76

[9]I b I d. , hal. 79

[10] Abdul Rozak, Op. Cit., h. 230

[11]Majda El-Muhtaj, “Ham, Duham, Ranham Indonesia”, http://www.Komisi hukum.go.id/newsletter,php?act=detil&id=167&PHPSESSID=5ab4c740ffdlcf650f587d1225a6e8d

[12] Lies Marantika dan Andy Yentryani, “Pedoman Pendokumentasian Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Pelanggaran HAM, Komnas Perempuan, Jakarta 2004, hal. 9.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s