PENEMUAN HUKUM

PENEMUAN HUKUM DAN KEBEBASAN

Oleh Amrullah

Pengertian :

Hukum :

-Hukum : Ultrech memberi definisi adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan ) yang menngurus tata hukukm suatu masyarakat dan karena itu harus di taati oleh masyarakat;—————————————————————————————

-S.M. Amin, SH, Hukukm ialah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi;———————————————————————————————-

BEBAS:

-Bebas menurut istilah bahasa ialah tidak terikat dengan unsur apapun.

HAKIM:

-Sedangkan Hakim menurut istilah bahasa disebut juga dengan Qhadhi (Bahasa Arab) yang bermaksud orang yang menghukum.

Dalam UUD 1945 dan Amandemen Pasal 24 (i) tentang kekuasaan berbunyi :

“ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang “merdeka” untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Dalam UU No. 4 Tahun 2004 Pasal (1) menyebutkan :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Dalam penjelasan pasal (1) menyebutkan :

“Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalam kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kekuasaan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra yudicial kecuali dalam hal yang di ijinkan oleh undang-undang, kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudicial tidaklah mutlak sifatnnya, karena tugas dari pada hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jelas meimpretasikan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perluasan yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia”.

Asas Kebebasan Hakim

Pada dasarnya asas kebebasan hakim diperadilan yang digariskan dalam UU No. 7 tahun 1989 pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 No. 4 tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman. dari bunyi maksud penjelasan dimaksud UU No. 7 tahun 1989 merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan “ asas” yang tercantum dalam, oleh karena itu asas-asas yang diatur didalamnya harus sesuai dengan asas yang tercantum dalam UU 4 tahun 2004.

Asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sangat central dalam kehidupann peradilan pasal 1 UU No. 4 tahun 2004 berbunyi “ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum RI. Memperhatikan bunyi pasal tersebut dapat dijabarkan beberapa sendi Filosopis dalam upaya law enforsimen yang diperankan oleh badan-badan peradilan :

  1. Kekuasaan kehakiman (Judical power) dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah alat kekuasaan negara yang lazim disebut kekuasaan yudikatif.
  2. Tujuan memberikan kemerdekaan bagi kebebasan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan :

· Asas hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan.

· Benar-benar dapat diselenggarakan kehidupan bernegara berdasarkan hukum, karena memang Negara RI adalah Negara hukum (Recht Staat).

Asas kemerdekaan peradilann (kekuasaan kehakiman) yang dicantumkan dalam pasal-pasal UU No. 4 Tahun 2004. memberi penegasan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara , dia adalah milik negara dan bangsa Indonesia. Bukan milik swasta atau milik golongan tertentu.

Setiap lingkungan peradilan yang dilimpahi fungsi dan wewenang untuk menyelenggarakan peradilan adalah lembaga “Kekuasaan Negara dan sekaligus milik rakyat Indonesia. Sekalipun lingkungan peradilan Agama didasarkan atas personality ke Islaman, hukum berarti dimiliki swasta dan kelompok yang beragama Islam.

Kebebasan Hakim dan Penemuan Hukum

Sering menjadi permasalahan tentang Istilah “Penemuan Hukum” apakah tidak lebih tepat istilah pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum atau penciptaan hukum.

Pelaksanaan hukum berarti menyalurkan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran, meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga negara. Setiap hari yang sering tidak disadari dan juga oleh aparat negara, contoh Polisi berdiri di perempatan jalan mengatur lalu lintas (Low enforcement).

Penerapan hukum : berarti menerapkan hukum (peraturan) yang abstrak sifatnya, menerapkan hukum pada peristiwa krukrif secara langsung tidak mungkin, peristiwa konkret ini harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat ditegakkan.

Pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum, bagi setiap orang. Kalau lazimnya pembentukan hukum di lakukan oleh pembentukan Undang-undang, maka hakim dimungkinkan pula membentuk hukum, kalau hasil penemuan hukum itu kemudian merupakan yurisprudensi tetap yang diikuti oleh peradilan, hakim dan merupakan pedoman bagi masyarakat, melalui putusan-putusan yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkrit, tetapi memperoleh kekuatan berlaku umum. Jadi suatu putusan dapat sekaligus mengandung dua unsur yaitu di satu pihak putusan merupakan penyelesaian atau problem solving suatu peristiwa dan disisi lain merupakan peraturan hukum untuk waktu mendatang. Sedangkan istilah penciptaan hukum adalah kurang tepat, karena memberi kekuasan bahwa hukum itu sama sekali tidak ada, kemudian di ciptakan kegiatan kehidupan masyarakat sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tak mungkin tercakup dalam satu-satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka sangatlah mungkin jika tidak ada peraturan yang dapat mencakup seluruh kehidupan nantinya. Oleh karena hukum tidak ada yang lengkap dan tidak jelas maka harus dicari dan diketemukan.

Penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (Das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das sein) tertentu. Kalau selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit, kompleks atau kasuistik yang hrus diselesaikan untuk itu harus diketemukan hukumnya sesuai dengan kasus tersebut, jika tidak ada peraturan hukum yang jelas.

Menemukan hukum merupakan kreasi manusia, setiap penerapan hukum selalu didahului oleh seleksi subyektif mengenai peristiwa dan peraturan-peraturan yang ada formulasinya, Selanjutnya penerapan itu sendiri harus selalu di rumuskan ulang suatu peraturan yang abstrak untuk peristiwa konkrit.

Problem penemuan hukum biasanya dapat dijumpai pada hukum dan pembentuk undang-undang dn tidak tertutup kemungkinan terhadap pihak lainnya sebagai pencari keadilan. Boleh dikatakan setiap orang yang berkepentingan dalam suatu perkara melakukan kegiatan menemukan hukum untuk peristiwa konkrit.

Hakim merupakan paling banyak kesempatan melakukan penemuan hukum, karena hakim setiap hari selalu menangani masalah/kasus yang konkrit atau komplik untuk diselesaikan. Hasil penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum karena mempunyai kekutan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan disamping itu hasil penemuan hukum oleh hakim itu menajdi sember hukum juga. Disisi lain dosen serta peneliti hukum melakukan penemuan hukumnya bukan merupakan hukum, melainkan merupakan sumber hukum yang di sebut doktrin.

Montesqiue mengemukakan adanya tiga bentuk negara, pada setiap bentuk negara terdapat bentuk penemuan hukum yang cocok untuk masing-masing bentuk negara :

1. Etat Despotique tidak undang-undang. Disini hakim mengadili setiap peristiwa individual menurut apresiasi pribadi (Penemuan hukum otonom mutlak)

2. Etat Monaschique terdapat sistem undang-undang, baik yang dirinci maupun tidak, yang tidak dapat di terapkan begitu saja, tetapi harus terlebih dahulu di tafsirkan dengan mencari jiwanya. Disini hakim hanya sebagai orang undang-undang dan penafsiran undang-undang (Heteronom dan otonom)

Tipe-tipe yang digambarkan oleh Montesquien masing-masing mencerminkan aspek tertentu dari fungsi hukum : hakim tidak lebih berfungsi sebagai corong undang-undang, kadang-kadang hakim mempunyai sedikit banyak kebebasan dalam menterjemahkan dengan menafsirkan, kadang-kadang diserahkan kepada keyakinan dan kesadaran hukumnya.

Sebagai prototype penemuan hukum heteronom terdapat dalam sistem peradilan negara-negara kontinental termasuk Indonesia. disini hakim bebas, tidak terikat pada putusan hakim lain yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang sejenis,hakim berfikir Deduktif dari bunyi-undang-undang yang umum ke peristiwa khusus dan akhirnya sampai pada putusan .

Hukum di Indonesia mengenal fenomena hukum heterenom sepanjang hakim terikat pada undang-undang ,tetapi penemuan hukum ini juga mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat, karena hakim sering kali harus menyelenggarakan atau menghadapi undang-undang menurut pandangan sendiri, sedangkan pautusan pengadilan di negara-negara Anglo Saks merupakan hasil penemuan hokum otonom sepanjang pembentukan peraturan dan penetapan peraturan itu dilakukan oleh hakim berdasarkan hati nuraninya, tetapi sekaligus juga bersifat heteronom karena hakim terikat pada putusan-putusan- putusan sebelumnya ( Faktor-faktor diluar diri hakim )

Asas peradilan yang berlaku di Indonesia ialah hakim tidak terikat pada putusan hakim terendah mengenai kasus yang sejenis, maka sekarang tidak sedikit hakim yang dalam menjatuhkan putusannya berkiblat pada putusan pengadilan yang lebih tinggi mengenai perkara yang sama dengan yang dihadapinya.

Kegiatan hakim perdata biasanya menjadi model untuk tiori-tiori penemuan hokum yang lain, karena hakim perdata dalam penemuan hukum lebih luas ruang geraknya daripada hakim pidana . Pasal 1 ayat ( 1 ) KUHP membatasi gerak hakim pidana, hakim perdata mempunyai kebebasan yang relatif lebih besar dengan penemuan hukum, tidak mengherankan bahwa tiori-tiori yang ada tentang penemuan hukum terutama yang berhubungan dengan tindakan hakim perdata .

Dalam hubungan dengan pasal 1 Undang-undang No.4 tahun 2004 seperti telah diuraikan diatas, kekuasaan kehakiman adalah bebas untuk menyelenggarakan peradilan /kebebasan hakim merupakan asas umum. Yang dimaksud disini dengan kebebasan peradilan atau hakim adalah bebas untuk mengadili dan bebas dari campur tangan dari pihak exstra yudicial.

Kebeabasan hakim memberi wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa dengan batasan pengecualian, secara micro kebebasan hakim dibatasi oleh kehendak pihak-pihak yang bersengketa, pancasila,UUD 1945,ketertiban umum dan kesusilaan misalnya dalam perkara perdata hakim terutama takut pa yang diberikan oleh para pihak. Ia pada dasarnya tidak boleh memutuskan lebih atau kurang dari yang dituntut oleh yang bersangkutan. Pasal 189 ayat (2 dan 3) Rbg.secara Macro dibatasi oleh sistim pemerintahan ,ekonomi,politik dan kebudayaan. Campuratangan atau turun tangan pemerintah dalam peradilan di kenal pada amasa orde lama.

Selanjutnya pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 2004 ditentukan bahwa hakim harus mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada dalam sistim (hukum), tidak boleh keluar dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya.

Kemudian dalam pasal 16 undang-undang No.4 tahun 2004 menyatakan bahwa peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukana dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menjatuhkan putusan yang berarti ia wajib menemukan hukumnya.

Disamping didasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas,menemukan dasara hukumnya dengan jelas dan tegas pada pasal 28 UU No.4 tahun 2004 yang berbunyi ;” Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili ,mengikuti dan memakai nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata mengadili dapat dikatakan bahwa hukum itu ada, tetapi tersembunyi agar sampai pada penemuan masih harus digali, dicari dan ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

1.Kansil C.s., SH, Drs, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet VI, 1984, Balai Pustaka,————————————————————————————-

2.Sudikno Mortokusumo,sh, Prof. Dr, Penemuan hukum sebuah pengantar, Cet. II, 2001, liberty Jogyakarta.———————————————————————————–

3.Kapita Selecta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya, Mahkamah Agung RI, 2004;————————————————————————————————–

——————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s