U U Pornografi

Undang-undang pornografi yang sempat jadi pro kontra kini di undangkan, untuk mensosialisasikan  turut di muat dlm blog ini silakan baca. 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PORNOGRAFI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam

bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar

bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk

pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi

dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat

seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan

oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung,

televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi

elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

 

Pasal 2

 

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa,

penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan,

kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan

terhadap warga negara.

 

Pasal 3

 

Pengaturan pornografi bertujuan:

a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang

beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan

Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak

masyarakat;

c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari

pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan

d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di

masyarakat.

 

BAB II

LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4

 

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan

pornografi yang memuat:

a.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

b.kekerasan seksual;

c.masturbasi atau onani;

d.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

e.alat kelamin.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang

mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung

layanan seksual.

 

Pasal 5

 

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

 

Pasal 6

 

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan,

memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi

kewenangan oleh perundang-undangan.

 

Pasal 7

 

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

 

Pasal 8

 

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya

menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

 

Pasal 9

 

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model

yang mengandung muatan pornografi.

 

Pasal 10

 

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam

pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan,

eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi

lainnya.

 

Pasal 11

 

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai

objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8,

Pasal 9, atau Pasal 10.

 

Pasal 12

 

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan,

menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan

produk atau jasa pornografi.

 

Pasal 13

 

(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang

memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib

mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan

dengan cara khusus.

 

Pasal 14

 

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat

dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:

a.seni dan budaya;

b.adat istiadat; dan

c.ritual tradisional.

 

Pasal 15

 

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan,

penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan

kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan

ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 16

 

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan

mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

 

Pasal 17

 

1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan,

keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan,

pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi

setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan

sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah

Pasal 18

 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan

pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

 

Pasal 19

 

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,

Pemerintah berwenang:

a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk

pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui

internet;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan

penggunaan pornografi; dan

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari

dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan,

penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

 

Pasal 20

 

Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18, Pemerintah Daerah berwenang:

a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk

pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui

internet di wilayahnya;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan

penggunaan pornografi di wilayahnya;

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam

pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di

wilayahnya; dan

d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam

rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

 

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

 

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap

pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

 

Pasal 22

 

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat

dilakukan dengan cara:

a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang pornografi; dan

d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan

dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

 

Pasal 23

 

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

 

BAB V

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG

PENGADILAN

Pasal 24

 

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang

tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-

Undang ini.

 

Pasal 25

 

Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang

Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak

pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau

bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data

lainnya; dan

b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi

lainnya.

 

Pasal 26

 

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses,

memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam

fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan

data elektronik lainnya.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau

penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau

membuka data elektronik yang diminta penyidik.

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik

setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau

berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

 

Pasal 27

 

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada

pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di

tempat data tersebut didapatkan.

 

Pasal 28

 

(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang

diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.

(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang

diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan

sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun

informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

 

BAB VI

PEMUSNAHAN

Pasal 29

 

(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang

sekurang-kurangnya memuat:

a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan

pornografi;

b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;

c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan

d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang

dimusnahkan.

 

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

 

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak,

menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor,

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau

menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

 

Pasal 31

 

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6

(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling

sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

 

Pasal 32

 

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

 

Pasal 33

 

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan,

memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau

pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

 

Pasal 34

 

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2

(dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda

paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

 

Pasal 35

 

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi

objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah).

 

Pasal 36

 

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang

mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

 

Pasal 37

 

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam

pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan,

eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

 

Pasal 38

 

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai

obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana

yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal

31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3

(sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

 

Pasal 39

 

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan,

menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan

produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling

lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00

(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00

(tiga miliar rupiah).

 

Pasal 40

 

(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama

suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan

terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak

pidana tersebut dilakukan oleh orang–orang, baik berdasarkan hubungan

kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan

korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama–sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi,

korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus

korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula

memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke

sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka

panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut

disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat

pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana

denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana

denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

 

Pasal 41

 

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7),

korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:

a.pembekuan izin usaha;

b.pencabutan izin usaha;

c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau

d.pencabutan status badan hukum.

 

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

 

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu)

bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan

sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk

dimusnahkan.

 

Pasal 43

 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan

yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-

Undang ini.

 

Pasal 44

 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

 

PENJELASAN:

Pasal 4

 

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain

persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan

binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain persenggamaan

yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau

mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah

penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang

menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.

 

Pasal 5

 

Yang dimaksud dengan “mengunduh” adalah mengalihkan atau

mengambil fail (file) dari sistem teknologi informasi dan komunikasi.

 

Pasal 6

 

Yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundangundangan”

misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film,

lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga

pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga

pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan,

laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan,

memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya

dapat digunakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan

lembaga dimaksud.

 

Pasal 10

 

Yang dimaksud dengan “mempertontonkan diri” adalah perbuatan yang

dilakukan atas inisiatif dirinya atau inisiatif orang lain dengan kemauan

dan persetujuan dirinya. Yang dimaksud dengan “pornografi lainnya”

antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

 

Pasal 13

 

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk memproduksi, membuat,

memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” termasuk menyebarluaskan,

menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan,

memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan,

mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Frasa “selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” dalam

ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini,

baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan

konteksnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” misalnya

penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau

pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

 

Pasal 14

 

Yang dimaksud dengan “materi seksualitas” adalah materi yang tidak

mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau

tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat, misalnya patung telanjang

yang menggambarkan lingga dan yoni.

 

Pasal 16

 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh

pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait

dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

 

Pasal 19

 

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah

pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

 

Pasal 20

 

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah

pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

————–

  

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s