Pengadilan Agama dan Kekerasan dlm Rumah Tangga

Lahirnya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga No. 23 tahun 2004 telah memperkuat upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap kekerasan Perempuan yang dianggap kaum lemah di Indonesia.

Banyak Fakta terjadi hampir seluruh daerah di Indonesia, banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat di jangkau oleh aparat penegak hukum untuk menggeret pelakunya ke Pengadilan karena tidak aturan yang mengaturnya.

Lhirnya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat membuat perasaan lega bagi kaum hawa dimana intimidasi yang dilkukan oleh pihak laki=laki terhadap perempuan telah dapat di atas. meskipun pasca lahirnya UU tersebut harapan untuk menindak semua pelaku kejahatan belum seluruhnya terjaring karena terkendala dengan berbagai persoalan termasuk sifat dari  UU tersebut merupakan delik aduan/harus melapor.

Disamping faktor-faktor lain yang membuat terkendala pencapaian hasil seara maksimal  pemberlakuaan secara total terhadap Undang -Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah enggannya para korban untuk melaporkan kasus tersebut ke kekepolisian karena masih mempunyai perasaan tidak tega dimana korban telah bertahun-tahun hidup bersama dengan bekas suami/isteri. disamping itu juga ada perasaan malu untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan malu untuk membuka aib sendiri dan keluarga korban.

Adapun kendala lain adalah belum tersosialisasi undang-undang KDRT ke masyarakat yaitu ke lapisan  paling bawah.

Terlepas dari pada itu, kelahiran Undang-undang KDRT telah memberi pengaruh pada peradilan Agama. dimana meskipun Peradilan Agama  tidak diberi wewenang untuk  menyelesaikan kasus KDRT menurut UU no. 23 tahun 2004, tetapi Pengadilan Agama hampir secara keseluruhan menyelesaikan kasus   KDRT.

Kebanyakan kasus-kasus KDRT berupa Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, seksual dan Penalantaran dalam rumah tangga. semuanya kasus tersebut oleh Para korban yang tidak menempuh kasusnya secara pidana, mnyelesaikan secara keperdataan di Pengadilan Agama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s