Tidak pernah terpikirkan oleh joe  sebuah kejujuran ,  dan kedisiplinan yang  joe bangun selama ini harus  di bayar mahal dengan ketidak percayaan  atasan padanya. kenapa ini bisa terjadi ? kejujuran, kedisiplinan, kepecayaan serta loyalitas terhadap sebuah intitusi dan sebuah organisi sangat diperlukan.  setiap intitusi/organisasi   apapun  dibutuhkan  orang  yang jujur, termasuk organisasi kejahatan, juga dia memerlukan orang yang jujur dalam mengolola keuangan dan menjaga semua rahasia.  begitu halnya dengan  kesisiplinan dan loyalitas sebagai motivator untuk meningkat efektifitas kerja. maaf ajoe  tidak ingin katakan disini dia orang paling jujur, disiplin dan loyal. tapi setidak-tidaknya dia  telah berusaha menjadi orang seperti yang telah disebutkan tadi. Kepercayaan yang dibangun dari sebuah kejujuran  disiplin serta loyalitas juga membutuhkan waktu yang panjang. begitu pun sebaliknya dengan ketidak percayaan akan lemah  jika berbenturan  dengan berbagai kepentingan, ego,  dan sebagainya.

Sebuah kejujuran, kedisiplinan dan kepercayaan  itu tidak berarti sama sekali jika  berbenturan dengan suatu kepentingan pribadi.  ini memang kasuistis;  tapi benar-benar tejadi dari pengalaman yang di hadapi dan ini diluar perhitungan nya,  Joe  sebagai orang merasa mempunyai  loyalitas  terhadap sebuah organisasi/intitusi tentu saja dia melihat sesuatunya atas kepentingan intitusi bukan untuk kepentingan pribadi/seseorang lebih-lebih atasannya. misalkan saja hampir dalam setiap rapat/musyawarah aku berusaha memberi pendapat yang  cukup objektif dengan mengabaikan berbagai kepentingan, bisa juga disebut vokal padahal ini bukan dalam hal keuangan dalam tanda petik. ini menjadi pemicu melemahkan kepercayaan terhadap diri sendiri karena jika hal ini berbentur dengan kepentingannya /kemauannya sendiri ataupun berbeda dengan list yang telap dipersiapkan.

Karena ketidak percayaan itu Joe  memilih menjadi diam. Aneh sekali diam Joe  itu dimaknai pula dengan sikap arogansi atasan terhadap joe, dengan mempermalukan mematai-matai pri laku ku sehari,   sampai kepada  hungan keluarga ku sampai pada ibadatnya. hal ini dapat diamati dengan sikap pribadi mulai pandangan mata, warna wajah yang berbeda, tutur kata, jaga jarak, siap acuh, dsb. ada hal yang sangat mengecewakan joe pada suatu ketika atasannya mengatakan padanya bahwa dia  menganut aliran kepercayaan lain. semoga Allah mengampuninya. namun dia  tidak membuat sikap permusuhan meskipun sakit sekali, dan merasa dizalimi.

Akibat pembelajaran sangat berharga itu,  sekarang  joe  menyadari kepentingan (egoisme) bisa mengalahkan segala-lanya. maka dalam tulisan ini marilah dia mengajak untuk membuang ego itu sejauh-jauh nya. semoga kita termasuk orang-orang  yang bijak’.

Ini sebuah realita dan pengalaman yang terjadi……….semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, jika anda satu saat menjadi pemimpin, janganlah jadi pemimpin/atasan seperti atasan  si joe.

Kekerasan dalam rumah tangga asas dan tujuannya serta larangannya…untuk download klik disini

dan  baca online klik berikut

1. Asas dan Tujuannya

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 3 disebutkan bahwa :

Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas;

a. Penghormatan hak asasi Manusia.

b. Keadilan dan kesetaraan gender

c. Nondiskriminasi.

d. Perlindungan korban.

Bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terutama terjadi terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusian, bentuk kekerasan tersebut merupakan diskriminasi yang harus dihapus.

Perlindungan Korban dimaksudkan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara berdasarkan penetapan Pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat dalam butir 4 dan 5 tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga berbunyi :

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokasi, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan pengadilan.”

Dalam pasal 4 dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga,dan

d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan pasal tersebut ada 4 tujuan dari pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Mencegah, melindungi segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam wilayah domestik (rumah tangga) kemudian untuk melindungi perempuan yang menjadi korban akibat kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan sanksi hukum akibat perbuatan yang dilakuan oleh pelaku kekerasan sebagai upaya untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

2. Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kehidupan dalam rumah tangga terdiri dari suami, isteri, anak, mertua dan orang lain yang tinggal dirumah tersebut berasal dari unsur-unsur yang berbeda yang dan terdiri dari latar belakang yang berbeda, oleh karenanya bukan tidak mungkin akan terjadi berbagai perbedaan pendapat, kesalah pahaman, dan lainnya bahkan sampai terjadi kekerasan terhadap satu sama lainnya.

Kekerasan tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam rangka memperkecil terjadi kekerasan dalam rumah tangga terutama sekali terhadap perempuan sehingga diharapkan untuk menciptaan keluarga yang sejahtera, bahagia dan harmonis.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 5 disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

a. Kekerasan fisik;

b. Kekerasan Psikis;

c. Kekerasan Seksual;

d. Penelantaran rumah Tangga.”

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dimengerti bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilarang melakukan kekerasan dalam segala bentuk. Pelarangan tersebut dalam rangka melindungi perempuan dalam bidang hukum karena perempuanlah yang seringkali menjadi korban jika terjadi konflik dalam rumah tangga..

]]> http://amlsk.wordpress.com/2009/02/25/kekerasan-dalam-rumah-tangga/feed/ 0 amlsk http://amlsk.wordpress.com/2009/02/18/perempuan-dalam-pemikiran-hak-asasi-manusia/ http://amlsk.wordpress.com/2009/02/18/perempuan-dalam-pemikiran-hak-asasi-manusia/#comments Wed, 18 Feb 2009 03:35:29 +0000 amlsk http://amlsk.wordpress.com/?p=212 ]]>

Secara historis[1], asal mula Hak Asasi Manusia itu dari Eropa Barat, khususnya Inggris, ditandai dengan lahirnya Magna Charta pada Tahun 1215, dalam Magna Charta tercantum hak-hak para bangsawan yang harus dihormati raja Inggris, bahwa raja tidak boleh sewenang-wenang, dan untuk tindakan tertentu harus memohon persetujuan para bangsawan.[2]

Perkembangan berikutnya adanya Revolusi Amerika pada Tahun 1776 dan Revolusi Prancis Tahun 1789, Revolusi Amerika melahirkan The Virginia Bill or rights, “ bahwa setiap manusia berhak untuk menikmati hidup, kebebasan, dan mengupayakan kebahagiaan (life, leberty, the pursuit of happiness)”, pada Tahun 1789 meletus revolusi prancis. Istilah yang dipakai pada dokumen Prancis adalah droit I”home, yang berarti hak manusia yang dalam bahasa Inggris disebut human Rights (hak-hak manusia). [3]

Dalam Mazhab hukum Alam, konsepsi dasar hak Hak Asasi Manusia hanya meliputi: The right to life, the right to liberty dan the right to preperty. Perkembangan selanjutnya, konsepsi tersebut terus mengalami perubahan oleh Franklin D. Roosevelt memformulasikan kepada empat macam: yaitu Hak Asasi Manusia( the for freedom); yaitu freedom of speech, freedom of relegion, freedom fear dan freedom from want;[4]

Bahwa tiap-tiap bangsa memiliki kebebasan untuk menentukan pemerintahannya, akan tetapi hak itu ditempatkan atas kewajiban yang memerintah untuk menepati janjinya begitu kata Grotius.[5] Grotius dalam hal ini tidak mementingkan hak rakyat, jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan rakyat tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menunggu insaf pemegang kekuasaan tersebut. Sedangkan menurut Hobbes[6]itulah dasar yang mendorong terbentuk suatu perjanjian masyarakat dimana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa.

Teori Hobbes kemudian dibantah oleh Jonh Locke[7], bahwa tidak setiap hak diserahkan kepada Negara hanyalah hak–hak yang berkaitan dengan perjajian Negara, sedangkan hak lainnya seperti hak individu tetap pada diri masing-masing warga Negara. Lebih lanjut mengatakan: “…karena dalam persetujuan individu-idividu pada instansi yang pertama tersebut, pada dasarnya dibentuk menurut suatu suara minoritas, karena manusia memiliki hak-hak yang tidak dapat dilepaskan, yaitu hak hidup, hak kebebasan dan hak-hak milik, maka tugas Negara dalam kontek ini adalah memberi perlindungan kepada hak-hak individu tadi…[8]

Darji Darmodiharjo , dalam Filsafat Hukum mengatakan :

bahwa dalam suatu Negara hukum yang dinamis, Negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diaturlah masalah fungsi Negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia. Bagaimanapun juga, Negara di satu pihak melindungi hak-hak asasi, sedangkan dipihak lain, menyelenggarakan kepentingan umum.

Perkembangan terhadap perspektif akan Hak Asasi Manusia, dapat di bagi dalam empat kelompok yaitu [9]:

1. Hak asasi Negatif atau liberal.

Hak Asasi ini di pelopori oleh kaum pejuang Leberalisme pada hakikatnya untuk melindungi manusia dari campur tangan Negara dan kekuatan sosial lainnya. Hak Asasi ini di dasarkan akan kebebasan individu untuk mengurus diri sendiri. Dan karena keutuhan manusia dalam kedaulatan dirinya merupakan dasar dari pada hak-hak negatif ini tetap merupakan inti hak-Hak Asasi Manusia.

2. Hak – hak asasi Aktif atau Demokratis

Hak – hak asasi aktif atau demokratis diperjuangkan oleh kaum liberal atau republikan. Hak ini diyakini bahwa pemerintahan tertinggi ada ditangan rakyat. Disebut hak aktif karena merupakan hak atas suatu aktifitas manusia.

3. Hak-hak asasi positif

Hak asasi positif adalah dikehendaki partisipasi Negara dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum, disini termasuk hak di persamakan di depan hukum, dan hak terjaminnya keadilan. Paham hak asasi positif beranggapan bahwa Negara bukan bertujuan pada dirinya sendiri, melainkan lembaga yang diciptakan dan dipelihara oleh masyarakat untuk memberi pelayanan tertentu kepada masyarakat.

4. Hak- Hak Asasi Sosial

Hak Asasi Sosial mencerminkan suatu kesadaran dimana setiap masyarakat berhak atas bagian yang adil dan wajar dari hasil nilai ekonomis yang diciptakan oleh masyarakat melalui sistem-sistem pembagian kerja sosial. Ada dua pandangan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Ham :

Pandangan pertama: Yang harus bertanggung jawab adalah Negara, karena Negara dibentuk sebagai wadah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Begitu pula terhadap perlindungan HAM adalah Negara. Negara berkewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan normal. Jika Negara tidak mampu melindungi warga Negara maka Negara tersebut akan kehilangan legitimasi rakyatnya.

Pandangan kedua: tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan tidak semata-mata kewijiban Negara tetapi juga kepada individu warga Negara. Dengan kata lain Negara serta warga Negara sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan dan perlindungan Ham [10]

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 8 menyebutkan:” Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”.

Todung Mulya Lubis menyebutkan ada empat teori HAM Yaitu:

1. Hak-hak alami (natural rights), berpandangan bahwa Ham adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (human rights that belong to all human beings at all times and in all places by virtue of being born as human being);

2. teori positivis (positivist theory), yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang real, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (rights, then should be created and granted by conititution, laws and contracs) pandangan ini secara nyata berasal dari ungkapan Betham yang mengatakan, rights is a child of law, from real laws come real rights, but from imaginary law, laws of nature, come imaginary rights. Natural rights is simple nonsense, natural and impresicible rights rhetorical nonsense upon until;

3. Teori relativis cultural (cultural relativist theory), teori ini adalah salah satu bentuk anti tesis dari teori hak-hak alami (natural rights). Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi cultural terhadap dimensi cultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme (cultural imperialisme). Yang ditekankan dalam teori ini bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan ( different ways of being human), penganut teori ini mengatakan :that rights belonging to all human being at all times in all place would be the rights of desocialized and deculturizwed being,

4. Doktrin Marxis (Marxist doctrine and human rights) Teori marxis menolak teori hak-hak alami karena Negara atau kolektifitas adalah sumber galian seluruh hak (respositiory of all rights)[11]

Pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 (6) adalah :

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau dengan kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang maupun kelompok orang yang dijamin dalam undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam hal pelanggaran HAM Negara adalah pelanggaran HAM secara langsung maupun tidak langsung:

a. Negara sebagai pelaku pelanggaran HAM secara langsung apabila Negara melalui institusi tertentu melakukan tindakan atau membantu dan melaksanakan kebijakan tertentu yang menyerang, membatasi dan menghilangan hak-hak warga Negara. (by commission)

b. Negara sebagai pelaku pelanggaran HAM secara tidak langsung apabila negara tidak melakukan upaya-upaya untuk memenuhi hak-hak warga negara ataupun upaya untuk mencegah seseorang atau kelompok orang melakukan tindak kekerasan terhadap individu atau kelompok individu lainnya sehingga tidak dapat menikmati hak dan kebebasannya dasarnya (by commsion).[12]

Dalam Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah kekerasan, Pasal 11 menyebutkan bahwa ”Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”

Pasal 12 berbunyi :

1. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimasud dalam pasal 11, Pemerintah:

a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tanga.

b. Menyelenggarkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga

c. Menyelenggaran advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.

d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditas pelayanan yang sensitif gender.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri.

3. Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Pasal 13 :

Untuk peyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

a. Penyediaan ruang pelayan khusus di kantor kepolisian;

b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani

c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan

d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Pasal 15 menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajb melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana

b. Memberikan perlindungan kepada korban

c. Memberian pertolongan darurat; dan

d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa teori yang terkait dengan perlindungan hukum dan Pemerintah dan masyarakat berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia, Indonesia sebagai Negara hukum harus ikut serta dalam memberi jaminan perlindungan terhadap hak-Hak Asasi Manusia dengan upaya membuat instrument-instrument peraturan yang terkait dengan HAM yang memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang harus dijamin oleh Negara.

Berbicara tentang Perempuan, tidak lepas dari perbincangan laki-laki sebagai pasangan yang telah di anugerahkan oleh Allah SWT, yang kemudian gerakan perempuan disebut dengan feminisme, siti Muslikhati menyebutkan “ feminisme pada umumnya merupakan perbincangan tentang bagaimana pola relasi laki-laki dan perempuan, serta bagaimana hak, status, dan kedudukan perempuan disektor domestik dan publik”[1]

Di Indonesia gerakan feminisme lebih dikenal dengan istilah emansipasi yang di kaitkan dengan tokoh perempuan R.A. Kartini. Adapun difinisi Feminisme adalah:

”Feminisme harus didefinisikan secara jelas dan lugas supaya tidak terjadi kesalah pahaman. Untuk keperluan itulah mereka mengajukan definisi yang menurutnya memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu suatu kesadaran akan penindasan dan (diskriminasi) terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga dan tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Oleh karena itu, selain sebagai gerakan, feminisme juga menjadi metode analisis (cara pandang) dalam menilai keberadaan wanita dalam sebuah masyarakat berikut pola relasinya”.[2]

Dalam masa reformasi perempuan dengan berbagai gerakannya terus melakukan perubahan disegala bidang “dalam relasi gender, istilah ketimpangan gender sudah menjadi bahasa baku dimana sering dihubungkan dengan berbagai kondisi perempuan yang terpuruk, tertinggal, tersubordinasi,”[3] Analisis gender merupakan cara pandang bagaimana antara relasi laki – laki dan perempuan harus memiliki timbangan yang setara, karena gender lahir bukan karena karena faktor biologis antara pria dan wanita, kecuali karena hanya merupakan kontruksi masyarakat. Salah satu agenda pokok dari pada feminisme adalah mewujudkan kesetaraan gender dimana laki-laki dan perempuan dapat berperan dalam wilayah domestik dan publik. Lebih lanjut Siti Muslikhati mengatakan ”Mainstream agenda feminisme adalah bagaimana mewujutkan kesetaraan gender secara kwantitatif, yaitu pria dan wanita harus sama-sama (fifty-fifty) berperan baik di dalam maupun di luar rumah.” [4]

Cara pandang kaum feminisme, bahwa adanya ketimpangan (ketidak adilan jender)[5] merupakan sesuatu yang telah dikondisikan dan menjadi penglebelan oleh masyarakat atas dominasi laki-laki atas perempuan, Siti Muslikhati mengatakan :

“Dalam perspektif feminis, spesisifikasi peran-peran manusia (laki-laki dan perempuan) dalam masyarakat di pandang timpang (tidak egaliter), artinya konstruksi social selama ini dianggap sangat menyudutkan kaum hawa. Menurut kaum feminisme, hegomoni laki-laki atas perempuan ini memperoleh legitimasi dari nilai-nilai social, agama, hukum Negara dan sebagainya serta tersosialisasikan secara turun temurun dari generasi ke generasi.”[6]

Beberapa hal yang dianggap oleh Kaum Feminsme tidak menguntungkan perempuan yaitu :

1. Perempuan berada dalam kondisi tersubordinasi oleh laki-laki terutama dalam pengambilan keputusan.

2. Terjadi marginalisasi dalam arti aktifitas kerja wanita tidak produktif dan mempunyai nilai rendah.

3. Terjadi penindasan pada perempuan karena beban pekerjaan yang lebih panjang dan berat.

4. Sering terjadi kekerasan dan penyiksaan terhadap peerempuan secara fisik dan mental.[7]

Berdasarkan hal tersebut telah menggerakkan perjuangannya untuk melepaskan diri dari belenggu ketidak adilan untuk mencari kebebasan. Yang kemudian mucullah berbagai faham yang menimbulkan berbagai perbedaan cara pandang dan bagaimana cara mereka memandang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan .

Atas perbedaan perspektif tersebut telah melahirkan empat (4) besar feminisme yaitu;

1. feminisme liberal, mereka berpendapat bahwa kebebasan dan keseimbangan berakar pada rasionalitas, pada dasarnya tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan, perjuangan kaum ini menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu termasuk perempuan atas dasar kesamaan keberadaannya sebagai mahluk rasional. yang menjadi dasar perjuangan terhadap perbedaan antara tradisional dan modern. misalnya perempuan terlalu memegang teguh pada pola tradisonalnya sehingga perempuan kalah bersaing dengan laki-laki.

2. feminisme marxis, kaum ini merujuk kepada teori kompliknya Karl Marx, bahwa kepemilikan pribadi dapat menghacurkan keadilan dan kesamaan kesempatn yang pernah dimilki masyarakat sekaligus dapat memicu konflik yang terus menerus dalam masyarakat. Dalam sebuah keluarga suami adalah cerminan dari kaum borjuis karena laki-laki yang menguasai seluruh basis material atau nafkah sehingga lebih berkuasa sebagai kepala keluarga, sedangkan isteri atau perempuan dan anak-anak adalah merupakan kaum yang tertindas.

3. feminisme radikal, golongan ini memandang bahwa institusi keluarga dan system patriarki merupakan lembaga formalisasi untuk menindas perempuan sehingga golongan tersebut sangat anti terhadap lembaga perkawinan dan monolaknya. Dalam lembaga perkawinan adalah berlaku system patriarki sehingga perempuan tertindas.

4. feminisme sosialis, mereka memandang kaum penindasan perempuan ada dikelas manapun, ada ketegangan antara kebutuhan kesadaran feminisme disatu pihak dan kebutuhan untuk menjaga intergritas materialisme marxisme. Yang menjadi sentral dari gerakan feminisme sosialis adalah dengan cara membangkitkan rasa emosi pada perempuan agar mereka bangkit untuk mengubah keadaannya atas sistem patriarki. [8]

Meskipun pergerakan perempuan timbul begitu banyak aliran sebagai pergerakan perjuangan akan hak hak wanita antara relasi laki-laki dan perempuan dengan menggunakan berbagai analisis, namun pada umumnya mempunyai kesamaan pandangan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dari keterpurukan disebabkan adanya berbagai ketimpangan.

Kekerasan terhadap perempuan acapkali dsebut kekerasan berbasis gender sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan Tahun 1993 dan Rekomendasi No. 19 Komite Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Tahun 1992 menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi perempuan untuk menikmati hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.

Kekerasan berbasis gender terjadi jika tindak kekerasan di arahkan kepada perempuan atau sengaja ditujukan kepada seorang perempuan karena memang ia perempuan, atau ketika tindakan tersebut mempengaruhi perempuan secara tidak seimbang, yang secara serius menyebabkan terhambatnya kemampuan kaum perempuan untuk menikmati hak serta kebebasannya yang merupakan hak asasi manusia.

F. Pemahaman tentang Diskriminasi berbasis Gender.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan menyebutkan diskrminasi terhadap perempuan adalah :

”setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dbuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”

Diskrimnasi berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, tidak hanya terbatas pada pembedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin, tetapi termasuk diskriminasi sebagai akibat dari asumsi sosial budaya negatif yang melekat kepada perempuan yang biasa disebut sebagai ideologi jender, kontruksi ideologis tentang peran dan kapasitas perempuan berakibat kepada akses perempuan menjadi tidak setara pada level individu, dan organisasi.

Diskriminasi terjadi tidak terbatas pada wilayah kehidupan publik yaitu yang berhubungan secara langsung dengan negara, aparat, dan masyarakatnya serta di wilayah politik, ekonomi, sosial, kultural, dan lain-lain. Diskriminasi dapat pula terjadi dalam wilayah privat yaitu yang terjadi dalam hubungan persoalan individu dan keluarganya.

Rekomendasi No. 19 sidang ke 11 komite, tahun 1992 Tentang kekerasan terhadap wanita. Komite menyarankan kepada negara-negara peserta bahwa dalam melakukan peninjauan mengenai aturan perundang-undangan dan kebijaksanaan, dan dalam penyampaian laporan pelaksanaan, perlu diperhatikan pendapat komite mengenai kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, sebagai berikut;

”Pasal 1 konvensi nenerangkan definisi mengenai diskriminasi. Definisi tentang diskriminasi meliputi kekerasan berdasarkan jenis kelamin, yaitu kekerasan yang ditujukan kepada wanita, karena ia adalah seorang wanita atau mempunyai pengaruh secara tidak sepadan pada wanita. Kekerasan itu meliputi tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, kekerasan berdasarkan jenis kelamin melanggar ketentuan tertentu dari konvensi, walaupun kata kekerasan tersebut tidak disebut dalam ketentuan itu.

Kekerasan berdasarkan jenis kelamin, yang mengurangi atau meniadakan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh wanita berdasarkan hukum international atau konvensi hak asasi manusia adalah diskriminasi sesuai dengan arti pasal 1 konvensi hak –hak dan kebebasan meliputi :a. Hak atas kehidupan b. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau merendahkan martabat, c. Hak untuk mendapat perlindungan yang sama berdasarkan norma-norma kemanusiaan pada waktu terjadi komflik d. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi e. Hak atas persamaan dalam keluarga, g. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik dan mental yang sebak-baiknya. h. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik.

Konvensi diberlakukan atas kekerasan yang dilakukan oleh pejabat publik. Tindak kekerasan seperti itu dapat melanggar kewajiban negara itu terhadap hukum international hak asasi manusia atau konvensi lainnya, serta melanggar konvensi wanita.

Ditekankan bahwa diskriminasi menurut konvensi tidak terbatas pada tindakan oleh atau untuk pemerintah (perhatikan pasal 2 (e) 2 (f) dan 5 Pasal 2 (e) Konvensi, mewajibkan negara peserta untuk melakukan segala upaya yang dapat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita oleh orang, organisasi atau perusahaan berdasarkan hukum international dan konvensi khusus hak asasi manusia, negara dapat juga dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan privat apabila negara itu tidak melakukan tindakan dengan baik untuk mencegah adanya pelanggaran hak atau menyidik dan menghukum, dan menyediakan kompensasi atas tindak kekerasan itu.[9]

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:”Table Normal”;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-parent:”";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt;

font-family:”Times New Roman”;

mso-ansi-language:#0400;

mso-fareast-language:#0400;

mso-bidi-language:#0400;}